Penghuni Lapas di Aceh, Dari Kejahatan Konvensional ke Kasus Narkoba Penghuni Lapas di Aceh, Dari Kejahatan Konvensional ke Kasus Narkoba - mizipediacom mizipediacom: Penghuni Lapas di Aceh, Dari Kejahatan Konvensional ke Kasus Narkoba










KATEGORI

LIVE TV

Iklan Semua Halaman

Penghuni Lapas di Aceh, Dari Kejahatan Konvensional ke Kasus Narkoba

Kamis, 27 Juni 2019



Kemenkumham Aceh, Agus Toyib BcIP SH MH. - SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Penghuni Lapas di Aceh, Dari Kejahatan Konvensional ke Kasus Narkoba
Laporan Misran Asri | Banda Aceh
BANDA ACEH - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Aceh, Agus Toyib BcIP SH MH, mengungkapkan fenomena baru kejahatan bagi mantan narapidana (napi) yang ditahan sebelumnya dalam kasus kejahatan konvensional, seperti rampok dan maling, ketika ditangkap lagi justru telah terlibat kasus narkoba.
"Fenomena yang terjadi saat ini di lapas-lapas, kalau dulunya banyak kejahatan konvensional, seperti maling, perampokan, dan curas, justru saat ini menurun. Karena, napi yang ditahan saat ini di lapas-lapas 70 persen dari hampir 9 ribuan napi, terlibat dalam kasus narkoba," kata Agus Toyib, saat bersilahturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia, di Desa Meunasah Manyang-Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (25/6/2019).
Menurutnya, penurunan kasus kejahatan konvensional itu, biasanya terjadi setelah napi-napi itu masuk ke ke lapas.
Begitu mereka dinyatakan bebas dan keluar dari lapas, justru arah kejahatan yang dilakukan oleh mantan napi tersebut berubah, dari kejahatan konvensional beralih ke kasus narkoba.
"Ketika mantan napi tersebut ditangkap kembali, justru arah kejahatannya telah berubah. Artinya, kalau sebelumnya dia ditahan di LP, karena terlibat dalam kejahatan konversional. Justru ketika sudah bebas dan ditangkap lagi, justru sudah terlibat kasus narkoba," ungkap Agus Toyib menyiratkan kekhawatirannya yang dalam.
Kondisi tersebut menjadi persoalan bangsa dan negara ini, lanjut Agus Toyib yang ikut didampingi Kadiv Administrasi Rudi Hartono, Kadiv PAS Meurah Budiman, Kepala LPKA Banda Aceh Ridha Anshari, Kalapas Banda Aceh Abdul Karim dan Kasubbag Humas Ida Meilani saat mengunjungi Kantor Serambi Indonesia.
Perubahan tren kejahatan itu sebutnya, disebabkan oleh banyaknya napi narkoba yang ditahan di 26 lapas di Aceh, termasuk satu LP Narkotika Langsa.
Jumlah seluruh napi yang ada di lapas hampir mencapai 9 ribuan (melebihi kapasitas) dari yang seharusnya 3 ribuan, sebanyak 70 persen dari 9 ribuan napi-napi tersebut terlibat dalam kasus narkoba.
" Di samping jumlah napi yang ada di lapas-lapas telah melebihi kapasitas, selain itu, dari hampir 9 ribuan napi-napi tersebut, 70 persen terlibat dalam kasus narkoba," ungkap Agus Toyib.
Kekhawatiran itu sangat besar, ungkap Kakanwil Kemenkumham Aceh ini. Karena, tren kasus narkoba terus meningkat di Aceh dibandingkan kasus kriminal lain.
Penghuni LP saat ini didominasi oleh narapidana kasus narkoba. Bahkan, pengguna narkoba saat ini bukan saja orang berduit, tapi juga merambah masyarakat kecil.
Parahnya lagi, ungkap Agus Toyib, meski Aceh memiliki LP husus narkotika di Langsa yang 100 persen penghuninya kasus narkoba, tapi narapidana narkoba juga terdapat di 25 LP di seluruh Aceh.
"Artinya tidak ada satu daerah pun yang steril dari narkoba," sebutnya.
Jadi lanjut Kakanwil Kemenkumham Aceh Agus Toyib, sebenarnya Aceh berada di zona merah dan berada di urutan dua poetensi kerawanannya dari 33 provinsi di Indonesia.
Penyebabnya bukan saja narkoba, kapasitas juga jadi salah satu persoalan.
"Kan kalau penghuninya banyak tapi orang nyaman masih aman. Tapi kalau kenyamanan di lapas terganggu, itu yang paling berpengaruh (rusuh),” sebutnya.
Ia mengungkapkan, LP di daerah lain juga over, tapi tidak separah di Aceh, dari kapasitas 100 menjadi 300 orang.
“Kalau sudah over tingkat emosional orang cepat naik. Gara-gara rokok saja orang bisa saja berantem, gara-gara rebutan ke WC bisa berantem, gara-gara tidur bisa berantem,” kata Agus.
Persoalan lain selain narkoba dan over kapasitas, parameter yang menyebabkan Aceh masuk zona rawan adalah rasio sumber daya manusia (SDM) atau sipir dengan jumlah tahanan yang tidak seimbang.
Menurut Agus, satu sipir di Aceh mengawasi 60-70 narapidana, idealnya 1 petugas mengawasi 20 napi.
“Jika kita bicara rentang kendali pengawasan, di Aceh satu orang sipir mengawasi 60-70 orang. Padahal, idealnya satu sipir banding 20 orang narapidana. Tapi kalau sudah lebih dari itu tidak maksimal lagi,” demikian Kakanwil Kemenkumham Agus Toyib.(*)
Penulis: Misran Asri
Editor: Jalimin
Sumber: Serambi Indonesia
Lihat Juga