Tim Gabungan Bapenda - Dishub Sidak Grab dan Gojek, Cari Driver dengan Plat Luar Bali Tim Gabungan Bapenda - Dishub Sidak Grab dan Gojek, Cari Driver dengan Plat Luar Bali - mizipediacom mizipediacom: Tim Gabungan Bapenda - Dishub Sidak Grab dan Gojek, Cari Driver dengan Plat Luar Bali

Iklan Semua Halaman

Tim Gabungan Bapenda - Dishub Sidak Grab dan Gojek, Cari Driver dengan Plat Luar Bali

Sunday, 22 September 2019




loading...
SIDAK: Tim gabungan terdiri dari Bapenda dan Dishub Bali, dibantu Satpol PP Bali saat melakukan sidak ke salah satu perusahaan transportasi online di Denpasar, Jumat (20/9) kemarin. (ISTIMEWA)
DENPASARBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Bali, Jumat (20/9) kemarin, merazia kantor utama Grab dan Gojek di Denpasar. Razia dilakukan menindaklanjuti maraknya kendaraan berplat luar Bali yang dipakai driver kedua perusahaan tersebut. Dilansir dari baliexpress.jawapos.com
Kepala UPT Samsat Denpasar Putu Sudiana membenarkan kegiatan yang juga melibatkan Satpol PP tersebut. Sebab, maraknya penggunaan kendaraan berplat luar Bali bukan lagi sebatas informasi baru. “Karena pantauan di lapangan, banyak anggota Grab dan Gojek yang pakai plat luar Bali. Sangat banyak. Dan itu diakui juga oleh mereka,” sebut Sudiana saat dikonfirmasi.
Sesuai aturan, baik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maupun Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, kendaraan luar Bali diberi toleransi maksimal tiga bulan untuk beroperasi. Lebih dari tiga bulan, apalagi dipakai untuk bekerja, pemiliknya wajib melakukan balik nama atau mutasi. “Regulasinya seperti itu. Dan perda terbaru juga mengamanatkan seperti itu. Beroperasi lebih dari tiga bulan, (pemiliknya) sesegera mungkin melakukan balik nama atau mutasi kendaraan menjadi plat Bali,” tegasnya.
Bila itu dilanggar, sambungnya, konsekwensinya sudah jelas denda. Karena yang dilanggar adalah aturan mengenai pajak daerah. Tidak seperti pajak negara yang sanksi hukumnya pidana. “Cuma, nanti apabila Perkapolri (Peraturan Kapolri) Nomor 5 Tahun 2012 diberlakukan, itu kendaraan-kendaraan wajib (balik nama atau mutasi). Karena sanksi hukum di dalamnya mengarah pada pidana. Perkapolri ini sudah lama sebenarnya. Cuma Kapolri belum menerapkannya,” ungkap Sudiana.
Karena itu, sambung dia, dalam sidak kemarin pihaknya meminta data kepada pihak Grab dan Gojek mengenai anggotanya yang menggunakan kendaraan berplat luar Bali. “Satu minggu lagi akan diberikan. Nanti akan kami cek lagi di lapangan. Sekalian juga tadi kami menjelaskan mengenai aturan-aturan itu,” imbuhnya.
Dia menegaskan, kegiatan sidak tersebut juga sebagai inisiatif Bapenda dan Dishub Bali dalam menerapkan perubahan aturan mengenai kendaraan bermotor di Bali. Terlebih belum lama ini Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah mulai diberlakukan.
Baca Juga

loading...