Ini Kriteria Masyarakat yang Boleh Pulang Kampung di Tengah Pandemi Covid-19 Ini Kriteria Masyarakat yang Boleh Pulang Kampung di Tengah Pandemi Covid-19 - mizipediacom mizipediacom: Ini Kriteria Masyarakat yang Boleh Pulang Kampung di Tengah Pandemi Covid-19

Iklan Semua Halaman

loading...

Ini Kriteria Masyarakat yang Boleh Pulang Kampung di Tengah Pandemi Covid-19

p-lapak
Thursday, 7 May 2020


Ilustrasi Foto 

Pemerintah telah menetapkan aturan larangan mudik demi memutus penyebaran virus Corona (Covid-19).

Namun, ada beberapa orang yang diperbolehkan pulang kampung dengan kriteria tertentu.

Siapa saja mereka?

Dalam aturan turunan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020, mengatur jenis masyarakat yang diperbolehkan pulang kampung selama larangan mudik diterapkan.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, aturan ini dirancang sesuai dengan masukan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Kemenhub disarankan untuk memberikan pengecualian pergerakan terhadap orang dengan kepentingan khusus.

Sehingga mulai hari ini (7/5/2020) seluruh moda transportasi angkutan penumpang beroperasi kembali.

Ada pun kriteria masyarakat yang diperbolehkan pulang kampung antara lain:

1. Orang yang bekerja pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi ekonomi, hingga percepatan penanganan Covid-19.

2. Pasien yang membutuhkan penanganan medis.

3. Pemerintah memperbolehkan pemulangan PMI, WNI, dan pelajar dari luar negeri untuk pulang ke daerah asal.

4. Pemerintah memperbolehkan masyarakat dengan kepentingan mendesak untuk pulang kampung.

"Dimungkinkan kepada orang-orang berkebutuhan khusus, sebagai contoh ada orang tua yang sakit atau ada anak yang akan nikah," kata Budi, dikutip dari Kompas.com.

Budi menegaskan, nantinya masyarakat yang diperbolehkan pulang kampung, perlu melampirkan beberapa persyaratan.

Sebagai contoh, surat tugas bagi masyarakat yang berpergian dengan tujuan bisnis.

"Tidak perlu dari Kemenhub atau Gugus Tugas, tapi dari kantor masing-masing," tutupnya.
Baca Juga
loading...
loading...